poroskaltim.com, BALIKPAPAN  – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa dari Aliansi Balikpapan Bergerak di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026), berakhir dengan dialog terbuka antara mahasiswa dan perwakilan legislatif serta pemerintah daerah. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD turun langsung menemui massa untuk mendengarkan berbagai tuntutan yang disampaikan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi BBM bersubsidi, hingga berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Setelah sempat menyampaikan aspirasi di depan gerbang kantor DPRD, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk berdialog di lingkungan Kantor DPRD Kota Balikpapan. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman dan Budiono, didampingi sejumlah anggota DPRD dari berbagai komisi.

Kehadiran pimpinan dan anggota dewan tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD dalam membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa yang menyampaikan kritik dan masukan terhadap berbagai kebijakan publik.

Dalam dialog yang berlangsung cukup dinamis, mahasiswa menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang dinilai berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Menurut mereka, kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan pokok menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Selain isu ekonomi nasional, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Balikpapan. Di antaranya terkait keterbatasan distribusi Pertalite, kondisi penerangan jalan umum yang dinilai belum merata, penanganan kemacetan akibat truk yang parkir di badan jalan, hingga isu keamanan yang berkembang di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut DPRD sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang harus dijalankan secara maksimal.

“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan teruskan kepada pihak terkait sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Budiono menyampaikan bahwa DPRD selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa dialog merupakan bagian penting dalam proses demokrasi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Sementara itu, ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sempat menjadi sorotan peserta aksi. Mahasiswa berharap kedua pimpinan daerah tersebut dapat hadir langsung untuk mendengarkan tuntutan yang mereka sampaikan.

Budiono menjelaskan bahwa Ketua DPRD sedang menjalani pengobatan di luar daerah sehingga tidak dapat hadir. Sedangkan Pemerintah Kota Balikpapan diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, Zulkifli, yang menyampaikan bahwa wali kota dan wakil wali kota tengah menjalankan agenda di luar kota.

Meski sempat terjadi ketegangan dan adu argumentasi antara massa aksi dan aparat keamanan, situasi tetap terkendali. Dialog yang berlangsung di lingkungan DPRD menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan secara langsung kepada para wakil rakyat.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut akhirnya berakhir dengan penyampaian komitmen dari DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Mahasiswa pun menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka suarakan hingga mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah maupun lembaga legislatif.

Demonstrasi berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan aparat kepolisian yang berjaga sejak awal kegiatan. (rud)