Balikpapan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Aksi yang mengangkat berbagai isu nasional dan daerah itu sempat memanas setelah massa menuntut Ketua DPRD Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan hadir langsung untuk menerima aspirasi mereka.

Sejak awal aksi, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), distribusi BBM bersubsidi, hingga berbagai persoalan pembangunan dan keamanan di Kota Balikpapan.

Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho, mengatakan kenaikan harga BBM menjadi fokus utama aksi karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Premis utama kami tetap di BBM karena efek domino yang ditimbulkan sangat besar. Ketika harga energi naik, maka sektor pangan, transportasi, dan kebutuhan lainnya ikut terdampak. Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut,” ujarnya.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan daerah, seperti minimnya distribusi Pertalite, maraknya isu kejahatan jalanan, kurangnya penerangan jalan umum (PJU), serta keberadaan truk yang parkir di badan jalan kawasan Kilometer 15 yang dinilai mengganggu arus lalu lintas.

Di tengah penyampaian aspirasi tersebut, massa aksi meminta Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, dan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, hadir secara langsung untuk berdialog. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kedua pejabat tersebut berhalangan hadir.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, yang menemui peserta aksi menjelaskan dirinya hadir mewakili Ketua DPRD yang sedang menjalani pengobatan di luar kota.

“Kami hadir mewakili Ketua DPRD Balikpapan karena beliau sedang berobat di luar daerah. Mari kita doakan bersama agar beliau segera pulih. Kami tetap siap menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa,” kata Budiono.

Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima massa aksi. Sejumlah mahasiswa tetap bersikeras meminta Ketua DPRD hadir secara langsung dan menolak perwakilan.

“Kami tidak mau diwakilkan. Kami ingin Ketua DPRD yang hadir langsung,” teriak sejumlah peserta aksi.

Situasi serupa terjadi ketika Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan bahwa dirinya hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yang sedang menjalankan agenda di luar kota.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan menawarkan pertemuan langsung dengan Wali Kota pada Kamis, 18 Juni 2026.

Namun tawaran tersebut justru memicu kekecewaan sebagian peserta aksi. Mahasiswa menilai berbagai aspirasi yang selama ini mereka sampaikan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai.

Ketegangan mulai meningkat menjelang sore ketika sebagian massa mencoba mendekati area Kantor DPRD Balikpapan. Aparat kepolisian yang berjaga di pintu masuk gedung segera melakukan pengamanan untuk mencegah massa memasuki area kantor.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas sempat terjadi. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar. Aparat keamanan terus melakukan pendekatan persuasif sambil menjaga jalannya demonstrasi tetap kondusif.

Di sela aksi, Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, turut memberikan tanggapan terkait salah satu tuntutan mahasiswa mengenai maraknya isu begal di Kota Balikpapan.

Menurutnya, hingga saat ini kepolisian belum menerima laporan resmi terkait kasus begal sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menjelaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar telah dilakukan klarifikasi oleh pihak kepolisian.

“Yang terjadi sebelumnya adalah kasus penganiayaan, bukan begal. Namun demikian, kami tetap meningkatkan patroli untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” jelasnya.

Setelah melalui dialog yang cukup panjang dengan perwakilan DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, massa akhirnya menyampaikan tuntutan mereka secara resmi. Meski sempat diwarnai ketegangan dan adu argumentasi, aksi berlangsung hingga selesai dalam pengawalan aparat keamanan.

Aliansi Balikpapan Bergerak menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan yang mereka suarakan dan berharap dapat memperoleh respons langsung dari para pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.