poroskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui langkah terpadu yang menyentuh berbagai aspek teknis. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, usai menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), Senin (6/4/2026).

Menurutnya, upaya pengendalian banjir harus mencakup sejumlah strategi sekaligus, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan infrastruktur pendukung. “Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya satu metode. Harus ada pengerukan sedimen, pelebaran sungai, dan juga pembangunan rumah pompa,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan komprehensif tersebut menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Balikpapan. Terlebih, persoalan ini dinilai sudah cukup mendesak untuk segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Yusri menjelaskan, Dinas PU sejauh ini telah menyiapkan perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Salah satu langkah yang disoroti adalah rencana pelebaran alur sungai hingga mencapai lebar 40 hingga 50 meter guna meningkatkan kapasitas tampung air.

“Kawasan seperti Jalan MT Haryono, khususnya di Kelurahan Damai Bahagia, menjadi perhatian karena sering terdampak banjir akibat penyempitan sungai dan tingginya sedimentasi,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengerukan sedimen secara rutin serta penambahan rumah pompa untuk mempercepat aliran air menuju titik pembuangan akhir.

Ia menegaskan, kombinasi langkah tersebut harus berjalan beriringan agar hasilnya maksimal. Saat ini, sebagian program telah mulai dijalankan dan akan terus diperkuat dengan penambahan fasilitas pendukung ke depan.

DPRD, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal program penanganan banjir agar tetap menjadi prioritas pemerintah kota. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggaran daerah.

“Ini memang solusi jangka panjang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi tentu pelaksanaannya harus didukung kondisi fiskal yang stabil agar semua rencana bisa berjalan sesuai target,” tutupnya. (adv/rud)