Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memastikan inflasi daerah tetap terkendali pada tahun 2026.

Langkah tersebut diambil menyusul berbagai tantangan yang muncul pada awal tahun, baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah akibat pemotongan dana transfer serta meningkatnya operasional SPPG-MBG menuntut kepastian ketersediaan pasokan pangan yang memadai dan berkelanjutan, terlebih di tengah risiko cuaca ekstrem.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, TPID wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan pada, Rabu (18/2/2026) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga.”

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, dalam pengantarnya menegaskan bahwa peningkatan operasionalisasi SPPG-MBG pada 2026 perlu dimitigasi untuk meminimalkan risiko gejolak harga. 

"Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi kerja sama pasokan antara produsen dan distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG, serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG," ujarnya.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud selaku Ketua TPID Balikpapan menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang komprehensif, mencakup perhitungan kebutuhan dan kemampuan produksi lokal. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kecukupan pasokan. Selain itu, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser perlu dioptimalkan, termasuk dengan melibatkan Perumda sebagai BUMD pangan. 

"Pemanfaatan produk pangan lokal dalam program MBG juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah," tuturnya.

Memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadan dan Idul Fitri, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menegaskan pentingnya strategi komprehensif pengendalian inflasi. Dijelaskannya, TPID PPU mengacu pada penguatan aspek 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Sejumlah langkah konkret telah dilakukan TPID PPU, di antaranya monitoring terpadu di pasar tradisional dan toko modern pada 9 dan 12 Februari 2026, Operasi Pasar Murah di Kecamatan Sepaku pada 27 Januari 2026, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi (10 Februari 2026) dan Desa Bukit Subur (12 Februari 2026)," terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, memaparkan berbagai upaya peningkatan produksi dan pasokan pangan di daerahnya. Melalui program “Paser BERAKSI” (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI), Kabupaten Paser berhasil meningkatkan produksi telur ayam ras dan menjadi daerah percontohan pengembangan hilirisasi integrasi unggas secara nasional (Danantara). Program ini memperkuat posisi Paser sebagai salah satu sentra produksi unggas.

"TPID Kabupaten Paser juga menyambut baik penandatanganan kerja sama antara produsen dan distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG dalam HLM tersebut sebagai langkah mitigasi risiko gejolak harga sekaligus mendukung program nasional," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut business matching yang telah difasilitasi sebelumnya, dalam HLM kali ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dan produsen/distributor pangan terpilih untuk menjamin kesinambungan operasional MBG. 

Di Kota Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen/distributor pangan. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara, kerja sama melibatkan empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati program prioritas pengendalian inflasi tahun 2026 di masing-masing wilayah yang difokuskan pada penguatan aspek 4K. Selain itu, terdapat tiga tindak lanjut utama hasil HLM, yakni peningkatan ketersediaan pasokan termasuk pada periode HBKN, penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan, serta fasilitasi berkelanjutan kerja sama pasokan antara produsen/distributor pangan dengan mitra SPPG-MBG. (*)