poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Di tengah agenda reses yang digelar di RT 64, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Sabtu (2/5/2026), Anggota DPRD Kota Balikpapan Komisi II, Suwanto, tidak hanya menyerap aspirasi warga, tetapi juga melontarkan kritik tajam terhadap pola pelayanan jaminan kesehatan yang dinilainya masih berorientasi pada pengobatan, bukan pencegahan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Balikpapan Tengah, Ariefdah Aida Kuntjoro, perwakilan Kelurahan Gunung Sari Ilir, Endah, serta perwakilan BPJS Kesehatan, Faris. Sementara perwakilan BPJS Ketenagakerjaan hadir terbatas dan tidak mengikuti seluruh rangkaian acara.

Dalam forum yang dihadiri warga setempat itu, Suwanto menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga, tanpa terkecuali. Ia menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih terdapat masyarakat yang belum terjamin kesehatannya meskipun tinggal di wilayah perkotaan seperti Balikpapan.

“Gunung Sari ini bagian dari Balikpapan, dan Balikpapan bagian dari Indonesia. Artinya, setiap warga negara yang tinggal di sini harus dijamin kesehatannya, bahkan ketika mereka belum mampu membayar iuran BPJS,” tegasnya.

Namun, lebih jauh dari sekadar akses layanan, Suwanto mengkritisi paradigma sistem BPJS yang menurutnya masih cenderung reaktif. Ia menilai, sistem saat ini lebih fokus pada pembiayaan pengobatan ketika masyarakat sudah sakit, ketimbang mendorong upaya pencegahan sejak dini.

“Pola pikir kita harus dibalik. Jangan hanya mengobati setelah sakit. BPJS seharusnya hadir memberikan edukasi dan langkah-langkah pencegahan. Jangan menunggu orang terkena penyakit berat seperti jantung yang biayanya bisa ratusan juta,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan preventif justru akan jauh lebih efisien dan berdampak luas. Ia mencontohkan, dana yang selama ini terkonsentrasi untuk membiayai satu pasien dengan penyakit kronis seharusnya dapat dialokasikan untuk program pembinaan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kenapa tidak ribuan peserta BPJS itu diarahkan untuk program pencegahan? Turun ke masyarakat, beri edukasi, ajarkan pola hidup sehat. Ini yang belum maksimal dilakukan,” tambahnya.

Suwanto juga mendorong adanya inovasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pembinaan kesehatan berbasis komunitas. Ia menilai, kehadiran BPJS tidak boleh hanya dirasakan saat warga berada di rumah sakit, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat dalam bentuk edukasi dan pendampingan.

Dalam konteks yang lebih luas, ia mengaitkan hal tersebut dengan program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas pemerintah pusat. Program itu, menurutnya, seharusnya menjadi landasan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan lingkungan yang bersih.

“Kalau kita diminta sehat, bersih, dan aman, maka programnya juga harus menyentuh ke sana. Negara harus hadir, termasuk melalui BPJS yang dibiayai dari uang rakyat dan APBD,” katanya.

Ia pun menyinggung pentingnya transparansi dan pengelolaan anggaran kesehatan, termasuk skema pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh anggaran yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk pelayanan yang nyata dan tepat sasaran.

“APBD itu dari rakyat, BPJS juga dari iuran masyarakat. Maka harus jelas berapa yang dialokasikan dan bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tandasnya.

Reses tersebut menjadi ruang dialog yang tidak hanya memuat aspirasi lokal, tetapi juga memotret persoalan sistemik dalam layanan kesehatan. Di hadapan warga, Suwanto menegaskan komitmennya untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada upaya pencegahan, sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat. (adv/rud)