Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyoroti dugaan insiden kapal yang menabrak bagan milik nelayan di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditelusuri agar nelayan mendapatkan kepastian dan keadilan atas kerugian yang mereka alami.

Hal itu disampaikan Raja Siraj usai ikut serta Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi III DPRD Balikpapan dengan perwakilan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pantai Bersinar Balikpapan Timur, serta pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, di kantor DPRD Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Raja Siraj menjelaskan, bagan yang rusak merupakan bagan tancap, yaitu alat tangkap ikan yang umum digunakan oleh nelayan di perairan Balikpapan. Berdasarkan laporan yang diterima, insiden tersebut bukan sekadar dugaan karena telah terjadi penabrakan yang menyebabkan kerusakan pada bagan milik nelayan.

“Bagan ini merupakan alat tangkap nelayan yang sangat penting bagi mata pencaharian mereka. Dari laporan yang kami terima, kejadian penabrakan ini sudah jelas terjadi dan merugikan para nelayan,” ujar Dewan dapil Balikpapan Timur itu.

Ia mengatakan, DPRD memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan KSOP untuk mencari solusi serta menelusuri kapal yang diduga menabrak bagan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu pihak navigasi yang dinilai memiliki data terkait jalur pelayaran dan pergerakan kapal justru tidak hadir.

“Kami sangat menyayangkan pihak navigasi tidak hadir dalam rapat ini, padahal mereka yang paling mengetahui alur pelayaran dan bisa membantu menelusuri kapal yang melintas di lokasi kejadian,” katanya.

Raja Siraj mengungkapkan, sejauh ini terdapat tiga laporan kasus bagan tertabrak kapal yang disampaikan kepada DPRD. Namun ia menduga jumlah sebenarnya bisa lebih banyak, karena tidak semua nelayan melaporkan kejadian yang mereka alami.

“Berdasarkan laporan yang masuk ada tiga kejadian, tetapi kemungkinan jumlahnya lebih banyak. Kadang masyarakat merasa lelah untuk melapor atau tidak tahu harus mengadu ke mana,” jelasnya.

Menurutnya, para nelayan sebelumnya telah mencoba melaporkan persoalan tersebut kepada pihak terkait. Namun mereka merasa belum mendapatkan respons yang memadai sehingga akhirnya meminta bantuan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak berwenang.

“Pengakuan nelayan, mereka sebelumnya sudah mendatangi KSOP. Pihak KSOP sebenarnya cukup kooperatif, tetapi dari pihak navigasi yang belum memberikan tanggapan. Karena itu mereka datang ke DPRD agar difasilitasi,” ujar politisi Gerindra itu.

Melalui RDP tersebut, Komisi II berkomitmen untuk membantu mempertemukan para nelayan dengan pihak terkait, sekaligus mendorong adanya koordinasi antara KSOP dan pihak navigasi guna menelusuri penyebab insiden tersebut.

Raja Siraj berharap ke depan ada langkah konkret untuk melindungi aktivitas nelayan di perairan Balikpapan, termasuk pengaturan jalur pelayaran agar tidak mengganggu area tangkap nelayan.

“Kami ingin persoalan ini ada kejelasan, baik soal siapa yang bertanggung jawab maupun bagaimana perlindungan terhadap nelayan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (adv/man)