Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Permasalahan distribusi air bersih di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mendesak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Kota Balikpapan terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan pajak sektor perhotelan. Ya, hal ini dilakukan dalam Rapat Dengar

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Keluhan warga terkait kualitas air PDAM mendorong Komisi II DPRD Kota Balikpapan turun langsung ke lapangan. Senin (13/4/2026), rombongan dewan menyambangi Instalasi Pengolahan Air (IPA)

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Peta kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan mulai mengerucut. Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kalimantan Timur yang digelar di

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (7/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Balikpapan tersebut dipimpin

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi peluang besar bagi Kota Balikpapan untuk berkembang lebih pesat, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. DPRD

Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Upaya memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus didorong berbagai pihak di Kota Balikpapan. Salah satunya melalui pembinaan generasi muda yang akan menjadi wajah promosi

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan langsung ke kawasan industri Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, untuk melihat pemanfaatan limbah menjadi energi alternatif serta

poroskaltim.com,BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame. Langkah ini diambil sebagai respons atas

poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Iwan Wahyudi Anggota DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik