Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (7/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Balikpapan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, dan menjadi ajang diskusi strategis terkait pengelolaan keuangan daerah di tengah tekanan fiskal.

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Tanah Bumbu menggali informasi terkait langkah-langkah yang dilakukan Balikpapan dalam menghadapi pemangkasan dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, pembahasan juga mencakup mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yono Suherman menjelaskan, kondisi yang dihadapi Balikpapan pada dasarnya serupa dengan daerah lain, di mana pengurangan dana transfer berdampak langsung pada sejumlah program pembangunan, khususnya sektor infrastruktur.

“Dampaknya memang cukup terasa, terutama pada pembangunan fisik. Namun kami bersama pemerintah kota tetap berupaya menjaga program-program prioritas agar tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot dan DPRD Balikpapan memilih untuk memfokuskan belanja pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program di bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk layanan BPJS Kesehatan gratis dan penyediaan seragam sekolah bagi pelajar.

Menurutnya, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. DPRD bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan untuk menentukan program yang paling mendesak dan berdampak luas.

“Infrastruktur tetap kita jalankan, tetapi lebih selektif. Kita dahulukan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Yono juga mengungkapkan bahwa DPRD Balikpapan telah mulai menerapkan langkah efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah peserta dalam kegiatan reses pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Kami melakukan efisiensi di beberapa kegiatan, termasuk reses. Ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan anggaran,” katanya.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek infrastruktur yang hingga kini belum terealisasi karena terkendala kewenangan dan anggaran, salah satunya pembangunan flyover di kawasan Rapak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Secara perencanaan sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih tertunda karena kondisi anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, pihak DPRD Tanah Bumbu menilai kunjungan ini memberikan banyak masukan, khususnya dalam merumuskan strategi menghadapi kebijakan pengurangan TKD. Mereka juga tertarik mempelajari pendekatan Balikpapan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.

Pertemuan ini turut menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah, mengingat masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas fiskal yang berbeda dengan fokus belanja pada penguatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Melalui kunjungan ini, kedua daerah berharap dapat memperkuat sinergi serta menemukan formulasi kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional. Kolaborasi antar daerah dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. (adv/rud)