Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Ruang kerja pimpinan DPRD Kota Balikpapan, Senin (2/3/2026), menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan kalangan akademisi. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Balikpapan (Uniba) dan Universitas Mulia menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mengangkat sejumlah isu strategis yang dinilai berkaitan erat dengan transparansi pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Mulai dari proyek pembangunan RS Sayang Ibu, pelaksanaan program pendidikan Gratispol, persoalan lalu lintas, hingga perizinan proyek pembangunan di kawasan strategis kota.

Yono mengatakan, salah satu perhatian utama tertuju pada dugaan kelebihan pembayaran proyek Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu sebesar Rp1,6 miliar. Mahasiswa meminta kejelasan mengenai status pengembalian dana tersebut, sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat. 

"Adik-adik ini (mahasiswa, red), ingin memastikan apakah pengembalian dana itu sudah selesai atau masih berproses,” ungkap Yono kepada media.

Menanggapi hal itu, Yono menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditangani Inspektorat dan diberikan batas waktu hingga Maret untuk penyelesaian pengembalian dana.

Di samping itu, lanjut Yono, mahasiswa juga mempertanyakan keberlanjutan kerja panitia khusus (pansus) DPRD Balikpapan terkait RS Sayang Ibu, yang dinilai belum menyampaikan perkembangan secara terbuka. 

Rencana pembangunan flyover di kawasan Muara Rapak pun turut menjadi sorotan karena dianggap belum menunjukkan progres konkret.

Program Gratispol tak luput dari perhatian. Mahasiswa menilai distribusi bantuan pendidikan belum merata, khususnya bagi mahasiswa semester 3 hingga 7 yang disebut belum menerima manfaat program tersebut.

“Kabar dari adik mahasiswa dapat, penerima baru mahasiswa angkatan 2025, sedangkan angkatan sebelumnya belum jelas,” terang politisi Nasdem itu.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan Plaza 88 di depan BSCC Dome Balikpapan juga dipertanyakan terkait kelengkapan izin. Yono memastikan DPRD bersama Komisi III akan melakukan pengecekan lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan mendorong penindakan sesuai ketentuan.

DPRD Balikpapan, kata Yono, berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi secara profesional dan berkoordinasi dengan instansi terkait demi menjaga akuntabilitas dan kepentingan publik.

“Kami akan mendorong penindakan tegas, jika terbukti ada pelanggaran perizinan termasuk penghentian kegiatan sampai izin dilengkapi,” pungkas Yono. (adv/man)